Mau Cari Kerja Lewat Program POLIRAN? Hubungi Nomor Ini
Polda Metro Jaya menyiapkan hotline POLIRAN di 08131301994 untuk memantau proses pencarian kerja, pelatihan, dan seleksi kerja.
Neno Warisman/Suara.com-Supriyadi
Harianjogja.com, JAKARTA-Neno Warisman, salah satu aktivis #2019GantiPresiden dilaporkan ke polisi oleh sejumlah emak-emak yang tergabung dalam Emak Militan Jokowi Indonesia (EMJI). Neno pun angkat bicara soal laporan polisi yang ditujukan kepada dirinya itu.
Oleh EMJI, Neno Warisman dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri pada Selasa (14/8/2018). Ia dilaporkan bersama dua tokoh lainnya yakni Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dan Isa Anshari. Ketiganya dituduh memprovokasi rakyat agar tidak memilih Joko Widodo atau Jokowi dalam Pilpres 2019.
Kepada Suara.com, Neno Warisman mengaku belum mengetahui perihal laporan tersebut. Atas laporan itu, ia menyerahkan semua ke kuasa hukumnya.
"Nanti diserahkan ke kuasa hukum, karena ada tim khusus, saya jalan saja, menyampaikan kebaikan," kata Neno Warisman usai memberikan tausyiah di Masjid Balai Kota Depok, Rabu (15/8/2018).
Sementara itu, terkait munculnya spanduk yang berisi penolakan atas kedatangan dirinya di sejumlah titik di Kota Depok, Neno Warisman mengaku tidak khawatir. Ia menyebut, tetap akan memberikan tausiah kepada ibu-ibu pengajian karena sudah 20 tahun tinggal di Kota Depok.
"Saya sudah 20 tahun tinggal di Depok. Jadi mereka ini tetangga-tetangga saya. wajib bagi tetangga santun untuk memenuhi undangan," ujar Neno.
"Iya, iya saya gak khawatir, malah saya gak tahu ada penolakan itu. Kan saya orang Depok Perumahan Griya Tugu Asri," imbuh Neno Warisman sembari masuk ke dalam mobil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Polda Metro Jaya menyiapkan hotline POLIRAN di 08131301994 untuk memantau proses pencarian kerja, pelatihan, dan seleksi kerja.
Apindo menyebut pelemahan rupiah, kenaikan harga energi, dan lesunya permintaan ekspor menekan margin perusahaan serta membuat pengusaha menahan investasi.
Pemerintah memutuskan mengangkat PPPK paruh waktu lintas profesi menjadi penuh waktu. Pendaftaran CPNS juga direncanakan mulai November 2026.
BPBD Banyumas mencatat 84 dari 121 desa terdampak kekeringan menyatakan kebutuhan air bersih tercukupi. Distribusi bantuan masih berlanjut di wilayah lain.
Pemerintah menyiapkan stimulus Rp31 triliun pada akhir 2026, mulai dari pembukaan rekening, bantuan pangan, BSU, hingga diskon tiket Nataru.
RAPBD DIY 2027 mengalokasikan 40,14% belanja untuk pendidikan. DPRD menyoroti penurunan bantuan keuangan hingga 33,65%.