Pembatasan Media Sosial Anak Dinilai Tekan Depresi dan Bullying

Harianjogja.com, JAKARTA—Rencana pembatasan media sosial anak mendapat dukungan dari kalangan dokter anak karena dinilai dapat membantu menekan risiko depresi serta perundungan digital pada remaja.

Ketua Pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim Basarah Yanuarso menilai kebijakan pembatasan media sosial anak menjadi langkah penting di tengah meningkatnya pengaruh dunia digital terhadap kehidupan anak dan remaja.

Piprim menjelaskan anak-anak saat ini tumbuh dalam lingkungan yang sangat berbeda dibanding generasi sebelumnya karena sejak usia dini sudah akrab dengan teknologi serta berbagai platform media sosial. Kondisi tersebut membuat interaksi anak dengan dunia digital semakin intens sejak masa tumbuh kembang.

Menurut dia, pada masa perkembangan, anak seharusnya lebih banyak melakukan interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Meski media sosial memiliki manfaat tertentu, dampak negatifnya terhadap anak dinilai cukup besar jika penggunaannya tidak dikendalikan.

"Ada kecenderungan anak-anak sering menggunakan media sosial sebagai pelarian," katanya, Sabtu (14/3/2026).

Ia menjelaskan anak-anak yang merasa kesepian atau tidak memiliki teman untuk berbagi cerita sering menjadikan media sosial sebagai tempat meluapkan emosi dan perasaan. Kondisi ini bisa terjadi ketika orang tua maupun anggota keluarga lain sibuk dengan aktivitas masing-masing sehingga anak tidak memiliki ruang untuk mengekspresikan perasaan secara langsung.

Menurut Piprim, lingkungan media sosial memiliki dinamika yang jauh berbeda dengan dunia nyata. Kesalahan kecil dalam menyampaikan pendapat di ruang digital dapat memicu respons keras dari pengguna lain.

Anak-anak yang belum terbiasa menghadapi tekanan tersebut dinilai lebih rentan mengalami stres psikologis hingga depresi. Namun demikian, memendam emosi dalam jangka panjang juga tidak baik bagi kesehatan mental anak dan remaja.

"Perasaan yang dipendam dalam waktu lama dapat berdampak pada kesehatan mental. Salah satu risiko yang muncul adalah meningkatnya potensi depresi pada anak dan remaja," imbuhnya.

Data Laporan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) periode 2025–2026 menunjukkan adanya indikasi gangguan kesehatan mental pada hampir 10 persen anak di Indonesia. Dari sekitar 7 juta anak yang telah menjalani skrining, sekitar 4,4 persen atau kurang lebih 338 ribu anak terdeteksi mengalami gejala kecemasan (anxiety disorder).

Sementara itu, sekitar 4,8 persen atau sekitar 363 ribu anak lainnya menunjukkan gejala depresi (depression disorder). Data tersebut menunjukkan pentingnya upaya perlindungan kesehatan mental anak, termasuk melalui pengaturan penggunaan media sosial.

Oleh karena itu, Piprim menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pembatasan media sosial anak. Meski demikian, ia menekankan kebijakan tersebut harus disertai dengan perbaikan pola pengasuhan dalam keluarga.

Menurut dia, anak perlu memiliki figur yang dapat menjadi tempat berbagi cerita dan mengekspresikan perasaan. Peran tersebut idealnya dipegang oleh orang tua yang mampu menjadi sahabat bagi anak dalam kehidupan sehari-hari.

Pola pengasuhan yang lebih terbuka dinilai dapat membantu anak menyampaikan berbagai masalah yang mereka hadapi, sehingga tidak hanya bergantung pada interaksi di dunia maya.

"Saya kira kita punya banyak pekerjaan rumah soal ini. Kita perlu kuatkan lagi fondasi sebuah keluarga dan komunitas, agar anak-anak dapat bermain dan mencurahkan perasaannya di dunia nyata. Jangan hanya punya teman maya doang, temannya harus real," tegasnya.

Selain itu, risiko di ruang digital juga semakin kompleks, mulai dari potensi kejahatan siber hingga perundungan di internet atau cyberbullying yang dapat memperburuk kondisi psikologis anak.

Menurut Piprim, interaksi langsung melalui aktivitas sosial dinilai lebih sehat bagi perkembangan emosional anak. Kegiatan seperti bermain bersama teman maupun aktivitas fisik dapat membantu menjaga keseimbangan kesehatan mental.

Ia juga menekankan pentingnya olahraga bagi anak dan remaja karena aktivitas fisik dapat memicu pelepasan hormon endorfin yang berperan dalam menimbulkan rasa bahagia. Sebaliknya, gaya hidup pasif seperti terlalu sering bermalas-malasan, ngemil, dan kurang bergerak dapat meningkatkan risiko depresi pada anak.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan kebijakan penundaan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun sebagai upaya melindungi mereka dari berbagai risiko di ruang digital, termasuk kecanduan gawai dan paparan konten yang tidak sesuai usia.

Kebijakan pembatasan media sosial anak tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Melalui regulasi ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara