Aturan BBM Subsidi Baru, Logistik Nasional Terancam Terganggu
Kebijakan pembatasan BBM subsidi berisiko ganggu distribusi barang dan harga. Pelaku logistik minta kepastian stok dan aturan jelas.
Foto ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Belum lama ini terdapat kasus viral mengenai warganet yang harus membayar denda hingga Rp24 juta untuk pembelian sepatu seharga Rp10,3 juta. Agar kasus tersebut tidak menimpa Anda, perhatikan jurus jitu tepis sanksi denda bea cukai ini saat belanja online dari liat negeri.
Terkait dengan kasus tersebut, Bea Cukai mengenakan Sanksi Administrasi senilai Rp24.736.000. Sementara bea masuk dan pajak impor atas produk sepatu tersebut adalah bea masuk 30% Rp2.643.000, PPN 11% Rp1.259.544, dan PPh Impor 20% Rp2.290.000, sehingga total tagihan mencapai Rp30.928.544 untuk sepasang sepatu tersebut.
Bea Cukai Instansi yang berada di bawah Kementerian Keuangan tersebut mengenakan sanksi akibat adanya perbedaan harga barang yang dilaporkan dengan yang sebenarnya. Untuk itu, Bea Cukai mengimbau masyarakat agar lebih teliti dalam melakukan transaksi atau pembelian barang dari luar negeri. Per 17 Oktober 2023, berlaku aturan baru yang mengatur impor barang kiriman yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 96/2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.
Selain menyelamatkan penerimaan negara, Bea Cukai menekankan bahwa aturan ini juga terbit untuk melindungi industri dalam negeri. “Tingginya arus impor barang kiriman dapat mengakibatkan praktik pengelabuan yang salah satunya adalah modus under invoicing,” tutur @beacukaiRI, dikutip dari laman X, Kamis (25/4/2024).
Baca Juga
Nama Bea Cukai Banyak Dicatut, Hati-Hati Penipuan
Aturan Barang Bawaan Melewati Bea Cukai Bakal Disusun Menteri Keuangan
Aturan Barang Bawaan dari Luar Negeri Direvisi, Ini Komentar Bea Cukai
Under Invoicing
Sebagai informasi, under invoicing adalah praktik yang dilakukan importir dalam memberitahukan harga di bawah nilai transaksi. Dengan nilai transaksi yang dideklarasikan lebih rendah, maka bea masuk dan pajak impornya pun lebih rendah. Alhasil, barang impor yang beredar pun lebih murah dibanding barang produksi dalam negeri dan tentunya hal tersebut mengancam industri dalam negeri. Untuk mengatasi hal tersebut, pada PMK No. 96/2023 terdapat penambahan skema yakni self assesment.
Skema tersebut berlaku untuk barang hasil perdagangan dimana importir dapat memberitahukan secara jujur dan benar terkait informasi dari importasi barang yang dilakukan.
Ini Jurus Jitu Terhindar dari Sanksi Denda Bea Cukai
-Sampaikan dokumen pendukung ke pos / ekspedisi / jasa kiriman yang menangani paket mengenai informasi terkait impor barang kiriman Anda
-Sampaikan beberapa informasi pendukung mulai dari barang apa yang kamu beli, berapa harganya, invoice, bukti transaksi, dan juga link website pembelian
-Sampaikan dokumen pemberitahuan tersebut melalui POS / Ekspedisi yang kamu gunakan selaku unit yang menangani paket Anda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Kebijakan pembatasan BBM subsidi berisiko ganggu distribusi barang dan harga. Pelaku logistik minta kepastian stok dan aturan jelas.
Prakiraan cuaca DIY Sabtu 27 Juni 2026, Sleman dan Kulonprogo hujan ringan, wilayah lain berawan hingga cerah berawan.
Jadwal KRL Jogja–Solo Sabtu 27 Juni 2026 lengkap, tarif Rp8.000, perjalanan fleksibel dari pagi hingga malam.
Jadwal KRL Solo–Jogja Sabtu 27 Juni 2026 lengkap dari pagi hingga malam, tarif tetap Rp8.000, praktis dan tepat waktu.
Harga Biosolar B50 harus kompetitif agar diminati. Pemerintah targetkan hentikan impor solar mulai Juli 2026.
Prabowo ungkap dugaan demo dibayar. KSP Dudung sebut informasi presiden akurat dan berpotensi ditindak secara hukum.