KPK Sita Dua Rumah Milik Staf Anggota DPR dalam Kasus Hibah Jatim
KPK menyita dua rumah milik BW, staf anggota DPR, terkait kasus korupsi dana hibah Jatim 2019–2022.
Nikita Mirzani dan Dipo Latief. /Ist-Instagram
Harianjogja.com, JAKARTA--Ahmad Dipoditiro atau yang biasa dipanggil Dipo Latief memutuskan untuk mengakhiri hubungan pernikahannya dengan Nikita Mirzani.
Hal itu dilakukan Dipo dengan mengeluarkan surat talak tiga. Surat talak tersebut telah ditandatangani pada Sabtu, 27 Oktober 2018, pekan lalu dan disaksikan oleh dua orang saksi.
Dipo menyatakan, keputusan untuk mengakhiri hubungan dengan Nikita merupakan pilihan terbaik, karena hubungan mereka tidak memberikan kenyamanan bagi kedua belah pihak.
"Jika diteruskan hasilnya juga tidak akan baik. Keputusan ini adalah yang terbaik untuk mas Dipo dan semoga juga demikian bagi mantan istrinya," kata Asfa Davy Bya, kuasa hukum Dipo dalam siaran persnya.
Dia juga mengatakan bahwa talak tiga yang dilakukannya ini dilakukan secara sukarela, tanpa adanya paksaan dan pengaruh dari pihak manapun juga. Surat talak III ini merupakan kelanjutan dari talak sebelumnya yang juga sudah dijatuhkan Dipo kepada Nikita pada 5 Juli 2018 lalu.
Davy juga mengatakan bahwa talak tiga yang dilakukan Dipo ini sebenarnya sudah dilakukan sebelum Nikita berbicara kepada media pada awal November yang menyatakan Nikita akan mengajukan gugatan cerai. “Nikita berbicara dengan media pada 1 November 2018, sementara talak tiga dilakukan pada 27 Oktober 2018,” katanya.
Adanya talak tiga ini tidak membuat laporan Dipo kepada Nikita di Kepolisian, dicabut. Menurut Davy, laporan di kepolisian tetap berjalan. Saat ini ada beberapa laporan Dipo kepada Nikita di Polres Metro Jakarta Selatan. Diantaranya yakni terkait kasus dugaan penggelapan barang-barang milik Dipo oleh Nikita, seperti mobil mewah dan lainnya. Lalu ada lagi terkait laporan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
"Laporan polisi yang disampaikan mas Dipo terhadap NM tetap lanjut. Mas Dipo sangat dirugikan dengan berbagai tindakan yang telah dilakukan oleh NM," tutur Davy.
Selain itu, Dipo juga tengah menyiapkan satu laporan lainnya terhadap Nikita kepada Kepolisian, yakni terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). “Saat ini laporannya sedang dipersiapkan,” pungkas Davy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
KPK menyita dua rumah milik BW, staf anggota DPR, terkait kasus korupsi dana hibah Jatim 2019–2022.
Kejagung menjadwalkan pemeriksaan Wali Kota Bekasi sebagai saksi kasus dugaan korupsi KSO PT Migas Bumi Kota Bekasi dan Pertamina EP.
Santri Ponpes Al Mahalli Imogiri membudidayakan sorgum yang tahan kekeringan dan mengolahnya menjadi nasi, bubur, wajik, hingga tempe.
Syukron Arif Muttaqin mendorong pengembangan wisata Merapi melalui inovasi destinasi, pelibatan UMKM, peningkatan fasilitas, dan mitigasi bencana.
BNPB menawarkan operasi modifikasi cuaca di Aceh, Sumatera Utara, dan wilayah Sumatra lainnya untuk mengurangi risiko banjir susulan.
Raffi Ahmad mengaku pernah berkonsultasi dengan KPK pada 2024 soal pekerjaan seni dan menyatakan siap diperiksa terkait kerja sama Rp14,7 miliar.