Dari Watergate hingga Pegasus, 6 Kasus Penyadapan Terbesar

Harianjogja.com, JOGJA—Penyadapan ilegal bukan sekadar pelanggaran privasi. Praktik pengawasan komunikasi tanpa izin dapat digunakan untuk mencuri informasi rahasia, memata-matai lawan politik, hingga membongkar strategi bisnis perusahaan.

Sejumlah kasus penyadapan bahkan pernah mengguncang pemerintahan, memicu ketegangan diplomatik, dan menyeret perusahaan besar ke dalam persoalan hukum. Korbannya pun beragam, mulai dari presiden, pejabat negara, aktivis, jurnalis, hingga masyarakat biasa.

Modusnya berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Jika dahulu penyadapan banyak dilakukan dengan memasang perangkat pada jaringan telepon, kini perangkat lunak mata-mata atau spyware dapat dimanfaatkan untuk mengakses berbagai informasi dalam ponsel.

Sejarah mencatat sejumlah skandal besar yang memperlihatkan bagaimana teknologi pengawasan dapat disalahgunakan. Berikut enam kasus penyadapan ilegal yang pernah menjadi perhatian dunia.

1. Watergate, Skandal Penyadapan yang Menjatuhkan Presiden AS

Skandal Watergate menjadi salah satu kasus penyadapan paling terkenal dalam sejarah politik Amerika Serikat (AS). Peristiwa ini bermula pada Juni 1972 ketika sejumlah orang menerobos kantor pusat Partai Demokrat di kompleks Watergate, Washington DC.

Para pelaku berusaha memasang perangkat penyadap untuk mendapatkan informasi internal partai menjelang pemilihan presiden. Penyelidikan kemudian menemukan keterkaitan para pelaku dengan tim kampanye Presiden Richard Nixon.

Kasus tersebut berkembang setelah muncul indikasi bahwa Gedung Putih berupaya menutupi keterlibatan sejumlah pejabat pemerintahan. Rekaman percakapan internal Nixon juga menjadi bukti penting dalam penyelidikan.

Tekanan politik yang semakin besar akhirnya membuat Nixon mengundurkan diri pada 9 Agustus 1974. Watergate kemudian menjadi simbol penyalahgunaan kekuasaan melalui pengawasan terhadap lawan politik.

2. Angela Merkel, Kanselir Jerman yang Diduga Disadap NSA

Skandal pengawasan internasional kembali menjadi sorotan pada 2013 setelah Edward Snowden membocorkan dokumen rahasia Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA).

Salah satu pengungkapan yang memicu kontroversi adalah dugaan pemantauan komunikasi telepon seluler Kanselir Jerman Angela Merkel oleh intelijen AS.

Informasi tersebut memicu ketegangan hubungan antara Washington dan Berlin. Merkel bahkan menyampaikan keberatannya secara langsung kepada Presiden AS saat itu, Barack Obama.

Kasus ini menjadi perhatian karena dugaan penyadapan tidak hanya menyasar negara yang dianggap sebagai ancaman keamanan, tetapi juga pemimpin negara sekutu.

Pemerintah AS kemudian menyatakan tidak sedang memantau dan tidak akan memantau komunikasi Merkel. Peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana praktik pengawasan intelijen dapat memengaruhi hubungan diplomatik antarnegara.

3. Greek Watergate, Sekitar 100 Nomor Telepon Pejabat Yunani Disadap

Yunani pernah diguncang skandal penyadapan berskala besar yang dikenal sebagai Greek Watergate.

Kasus ini terungkap pada 2005 setelah ditemukan praktik penyadapan terhadap sekitar 100 nomor telepon seluler milik pejabat tinggi negara. Targetnya mencakup Perdana Menteri Costas Karamanlis, sejumlah menteri, pejabat militer, aparat intelijen, hingga jurnalis.

Penyadapan dilakukan dengan memanfaatkan celah pada jaringan telekomunikasi Vodafone Greece. Perangkat lunak ilegal disisipkan ke dalam sistem sehingga percakapan telepon dapat dialihkan melalui sejumlah nomor bayangan atau shadow phones untuk dipantau.

Terungkapnya kasus tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan infrastruktur telekomunikasi nasional. Peristiwa ini juga menunjukkan potensi penyalahgunaan teknologi komunikasi untuk mengawasi pejabat negara.

Hingga kini, identitas pihak yang bertanggung jawab atas operasi penyadapan tersebut belum terungkap secara tuntas.

4. Pegasus Project, Spyware yang Menargetkan Politisi dan Jurnalis

Perkembangan teknologi digital membuat praktik penyadapan semakin kompleks. Salah satu kasus yang memperlihatkan perubahan tersebut adalah Pegasus Project yang terungkap pada Juli 2021.

Investigasi konsorsium media internasional menemukan daftar lebih dari 50.000 nomor telepon yang diduga dipilih sebagai calon target pengawasan oleh klien NSO Group, perusahaan teknologi asal Israel.

Pegasus merupakan spyware yang dirancang untuk memberikan akses terhadap berbagai informasi dalam perangkat ponsel. Teknologi ini dapat mengakses pesan, foto, kontak, mikrofon, hingga kamera pada perangkat yang berhasil disusupi.

Daftar nomor tersebut mencakup milik politisi, pejabat pemerintahan, aktivis, pengacara, dan jurnalis dari berbagai negara. Pemeriksaan forensik juga menemukan sejumlah perangkat benar-benar terinfeksi spyware Pegasus.

Namun, keberadaan nomor telepon dalam daftar tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa pemiliknya telah disadap. NSO Group menyatakan teknologinya dikembangkan untuk membantu pemerintah memerangi kejahatan dan terorisme.

Pengungkapan Pegasus Project kemudian memicu perdebatan global mengenai batas penggunaan teknologi pengawasan, perlindungan data pribadi, serta tanggung jawab perusahaan teknologi.

5. Hewlett-Packard, Penyadapan dalam Persaingan Internal Perusahaan

Penyadapan ilegal tidak hanya menjadi persoalan politik dan intelijen. Dunia korporasi juga pernah diguncang kasus serupa, salah satunya melibatkan perusahaan teknologi Hewlett-Packard (HP) pada 2006.

Kasus ini bermula ketika perusahaan berusaha mengidentifikasi pihak yang membocorkan informasi internal kepada media. Untuk mencari sumber kebocoran, penyelidik menggunakan metode pretexting atau penyamaran identitas guna memperoleh catatan telepon anggota dewan direksi dan sejumlah jurnalis.

Praktik tersebut memicu kontroversi karena melibatkan pengambilan informasi pribadi melalui cara yang menyesatkan.

Jaksa Agung California kemudian mengajukan dakwaan terhadap mantan Ketua Dewan HP Patricia Dunn dan sejumlah pihak lainnya.

Skandal tersebut menunjukkan bahwa upaya perusahaan menjaga kerahasiaan informasi bisnis dapat berubah menjadi persoalan hukum ketika dilakukan melalui metode pengawasan yang melanggar privasi.

6. News of the World, Skandal yang Mengguncang Kerajaan Media Murdoch

Industri media Inggris juga pernah diguncang skandal penyadapan ilegal melalui kasus News of the World. Tabloid tersebut berada di bawah kelompok media milik Rupert Murdoch.

News of the World terseret kontroversi setelah terungkap praktik peretasan pesan suara telepon milik selebritas, politisi, anggota keluarga kerajaan, hingga masyarakat biasa.

Kasus ini semakin memicu kemarahan publik setelah diketahui pesan suara Milly Dowler, remaja yang diculik dan dibunuh pada 2002, turut diretas oleh pihak yang terkait dengan praktik tersebut.

Pengungkapan itu memicu penyelidikan besar terhadap praktik jurnalistik, hubungan media dengan kepolisian, serta kedekatan perusahaan media dengan sejumlah politisi.

Dampaknya sangat besar bagi kelompok media Murdoch. News of the World akhirnya menerbitkan edisi terakhirnya pada Juli 2011 setelah beroperasi selama 168 tahun.

Penyadapan Ilegal Mengancam Privasi hingga Kepercayaan Publik

Enam kasus tersebut memperlihatkan bahwa penyadapan ilegal memiliki motif dan dampak yang beragam. Dalam ranah politik, informasi komunikasi dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan atas lawan, memengaruhi keputusan pemerintahan, hingga mengganggu hubungan diplomatik.

Di dunia bisnis, pengawasan tanpa izin berpotensi membuka rahasia perusahaan, strategi komersial, serta identitas pihak yang membocorkan informasi internal.

Kemajuan teknologi digital juga membuat praktik penyadapan semakin kompleks. Jika sebelumnya pelaku membutuhkan perangkat fisik dan akses ke jaringan komunikasi, kini spyware dapat digunakan untuk memperoleh informasi dari perangkat pribadi seseorang.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.