108 Pekerjaan yang Bisa Dicantumkan di KTP, Content Creator Masuk?

Harianjogja.com, JOGJA— Tidak semua nama profesi yang digunakan masyarakat sehari-hari bisa langsung ditulis pada kolom pekerjaan di KTP-el. Pemerintah telah menetapkan klasifikasi pekerjaan yang digunakan dalam administrasi kependudukan, termasuk melalui pembaruan yang menghasilkan 108 pilihan jenis pekerjaan.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2026 yang mengubah Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Pilihan pekerjaan tersebut digunakan pada dokumen kependudukan seperti KTP-el dan Kartu Keluarga (KK).

Bagi masyarakat yang memiliki profesi dengan sebutan baru, seperti content creator atau driver online, hal ini penting diketahui. Nama pekerjaan yang populer di masyarakat tidak otomatis menjadi nomenklatur tersendiri dalam sistem administrasi kependudukan.

Dalam formulir resmi, tersedia kategori “Lainnya” untuk pekerjaan yang tidak tercantum secara spesifik. Karena itu, pencatatan pekerjaan perlu mengikuti kategori resmi yang tersedia dalam sistem Dukcapil.

Perubahan Pekerjaan di KTP pada 2026

Salah satu perubahan yang menonjol dalam Permendagri Nomor 6 Tahun 2026 adalah penggunaan istilah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada kolom pekerjaan yang sebelumnya menggunakan PNS.

Perubahan tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan untuk mengakomodasi PPPK yang telah diangkat sesuai ketentuan. Pemerintah daerah kemudian melakukan sosialisasi dan pemutakhiran data kependudukan mengikuti perubahan tersebut.

Selain perubahan nomenklatur ASN, regulasi terbaru juga menambahkan sejumlah kategori pekerjaan yang berkaitan dengan rohaniwan. Sembilan kategori tersebut berada pada nomor 100 hingga 108, mulai dari Gembala sampai Jiaosheng.

Dengan adanya pembaruan tersebut, masyarakat perlu memastikan data pekerjaan dalam dokumen kependudukan mengikuti klasifikasi yang berlaku, terutama ketika melakukan pemutakhiran data.

Ini 108 Pilihan Pekerjaan dalam Administrasi Kependudukan

Formulir resmi Permendagri Nomor 6 Tahun 2026 memuat 108 pilihan pekerjaan. Berikut daftar lengkapnya sesuai nomor dalam formulir:

1. Belum/Tidak Bekerja

2. Mengurus Rumah Tangga

3. Pelajar/Mahasiswa

4. Pensiunan

5. Aparatur Sipil Negara (ASN)

6. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

7. Kepolisian RI (POLRI)

8. Perdagangan

9. Petani/Pekebun

10. Peternak

11. Nelayan/Perikanan

12. Industri

13. Konstruksi

14. Transportasi

15. Karyawan Swasta

16. Karyawan BUMN

17. Karyawan BUMD

18. Karyawan Honorer

19. Buruh Harian Lepas

20. Buruh Tani/Perkebunan

21. Buruh Nelayan/Perikanan

22. Buruh Peternakan

23. Pembantu Rumah Tangga

24. Tukang Cukur

25. Tukang Listrik

26. Tukang Batu

27. Tukang Kayu

28. Tukang Sol Sepatu

29. Tukang Las/Pandai Besi

30. Tukang Jahit

31. Tukang Gigi

32. Penata Rias

33. Penata Busana

34. Penata Rambut

35. Mekanik

36. Seniman

37. Tabib

38. Paraji

39. Perancang Busana

40. Penerjemah

41. Imam Masjid

42. Pendeta

43. Pastor

44. Wartawan

45. Ustaz/Mubalig

46. Juru Masak

47. Promotor Acara

48. Anggota DPR-RI

49. Anggota DPD

50. Anggota BPK

51. Presiden

52. Wakil Presiden

53. Anggota Mahkamah Konstitusi

54. Anggota Kabinet/Kementerian

55. Duta Besar/Kepala Perwakilan

56. Gubernur

57. Wakil Gubernur

58. Bupati

59. Wakil Bupati

60. Wali Kota

61. Wakil Wali Kota

62. Anggota DPRD Provinsi

63. Anggota DPRD Kabupaten/Kota

64. Dosen

65. Guru

66. Pilot

67. Pengacara

68. Notaris

69. Arsitek

70. Akuntan

71. Konsultan

72. Dokter

73. Bidan

74. Perawat

75. Apoteker

76. Psikiater/Psikolog

77. Penyiar Televisi

78. Penyiar Radio

79. Pelaut

80. Peneliti

81. Sopir

82. Pialang

83. Paranormal

84. Pedagang

85. Perangkat Desa

86. Kepala Desa

87. Biarawati

88. Wiraswasta

89. Anggota Lembaga Tinggi Lainnya

90. Artis

91. Atlet

92. Chef

93. Manajer

94. Tenaga Tata Usaha

95. Operator

96. Pekerja Pengolahan, Kerajinan

97. Teknisi

98. Asisten Ahli

99. Lainnya

100. Gembala

101. Uskup

102. Biarawan

103. Pandita

104. Pinandita

105. Bhikkhu

106. Xueshi

107. Wenshi

108. Jiaosheng

Daftar tersebut bersumber dari formulir jenis pekerjaan dalam Permendagri Nomor 6 Tahun 2026. Berbeda dengan naskah awal, daftar resmi tidak memuat content creator, social media specialist, maupun driver online sebagai kategori tersendiri.

Bagaimana dengan Content Creator?

Content creator belum tercantum sebagai nomenklatur tersendiri dalam 108 pilihan pekerjaan tersebut. Hal ini berarti istilah content creator tidak dapat sekadar ditambahkan secara bebas ke kolom pekerjaan KTP-el jika memang tidak tersedia sebagai pilihan dalam sistem.

Untuk pekerjaan yang belum memiliki kategori khusus, formulir menyediakan pilihan “Lainnya”. Mekanisme pencatatan atau pemutakhiran data tetap mengikuti pelayanan administrasi kependudukan yang berlaku di daerah masing-masing.

Hal yang sama perlu dibedakan dari klasifikasi kegiatan usaha. Seseorang bisa memiliki pekerjaan tertentu dalam data kependudukan, sementara kegiatan usahanya dapat mempunyai klasifikasi tersendiri untuk kebutuhan perizinan atau administrasi usaha.

Dengan demikian, nama pekerjaan dalam KTP-el tidak sama dengan nama kegiatan usaha dalam sistem perizinan. Keduanya mempunyai fungsi dan klasifikasi yang berbeda.

Apakah Driver Online Bisa Ditulis di KTP?

Driver online atau pengemudi ojek berbasis aplikasi juga tidak tercantum sebagai pilihan tersendiri dalam daftar 108 pekerjaan. Dalam formulir tersebut terdapat kategori seperti Transportasi pada nomor 14 dan Sopir pada nomor 81, tetapi pemilihan kategori harus mengikuti kondisi pekerjaan dan mekanisme yang diterapkan dalam administrasi kependudukan.

Karena itu, istilah “ojol” atau driver online tidak sebaiknya dianggap sebagai nomenklatur otomatis yang bisa dimasukkan ke KTP-el. Masyarakat perlu menyesuaikan data dengan pilihan resmi yang tersedia pada sistem Dukcapil.

Kondisi tersebut menunjukkan perbedaan antara istilah profesi yang berkembang cepat di masyarakat dengan nomenklatur yang digunakan pemerintah untuk standardisasi data kependudukan.

Mengapa Pekerjaan di KTP Harus Sesuai Klasifikasi?

Standardisasi pekerjaan diperlukan agar data kependudukan dapat dibaca dan divalidasi secara seragam oleh sistem pelayanan pemerintah. Ditjen Dukcapil menyebut kesesuaian nomenklatur pekerjaan penting untuk mendukung validasi data, termasuk dalam integrasi dengan sistem perpajakan seperti pendaftaran NPWP.

Sejumlah pemerintah daerah juga menyosialisasikan perubahan tersebut karena data kependudukan digunakan dalam berbagai layanan. Disdukcapil Kabupaten Tegal, misalnya, menyebut standardisasi data diperlukan untuk mendukung integrasi dengan berbagai layanan publik dan lembaga lainnya.

Karena itu, perbedaan antara nama pekerjaan yang biasa digunakan sehari-hari dan pilihan pekerjaan dalam KTP-el tidak otomatis berarti data seseorang salah. Yang menjadi acuan adalah klasifikasi resmi yang tersedia dalam administrasi kependudukan.

Bagaimana Jika Pekerjaan di KTP Sudah Tidak Sesuai?

Masyarakat yang mengalami perubahan pekerjaan dapat melakukan pemutakhiran data kependudukan melalui layanan Dukcapil sesuai prosedur yang berlaku di daerah masing-masing. Informasi mengenai persyaratan dan mekanisme pelayanan dapat ditanyakan langsung kepada Disdukcapil setempat.

Pemutakhiran ini menjadi penting ketika perubahan pekerjaan berkaitan dengan kebutuhan layanan lain yang menggunakan data kependudukan. Data pekerjaan yang mengikuti klasifikasi resmi membantu menjaga kesesuaian informasi antara dokumen kependudukan dan sistem pelayanan yang terhubung.

Dengan berlakunya Permendagri Nomor 6 Tahun 2026, kolom pekerjaan pada KTP-el dan KK menggunakan 108 pilihan resmi, termasuk kategori “Lainnya” serta sejumlah tambahan pekerjaan keagamaan pada nomor 100 sampai 108.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.