Dugaan Pelecehan Seksual, ORI Tidak Bisa Panggil Paksa Rektor UGM

Harianjogja.com, SLEMAN--Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY tidak dapat menghadirkan Rektor UGM Panut Mulyono secara paksa dikarenakan pemeriksaan ORI DIY terhadap adanya dugaan malaadministrasi dalam penyelesaian dugaan pelecehan seksual yang melibatkan HS, mahasiswa Fakultas Teknik sebagai pelaku dan Agni (bukan nama sebenarnya) mahasiswi Fisipol UGM, tidak berdasarkan laporan.

"Hal tersebut dibuktikan dengan surat pertama dari ORI bernomor 0390/SRT/0105.2018/yg-06/XII/2018 tertanggal 13 Desember yang menyatakan bahwa ORI telah melakukan investigasi atas prakarsa sendiri [Vide pasal 7 huruf d UU No.37/2008]," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol UGM Iva Aryani dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/1/2019).

Berdasarkan wewenang dalam pasal tersebut, kata Iva, maka tidak tepat jika ORI DIY menggunakan mekanisme pemanggilan dan penghadiran secara paksa.

Ia mengatakan UGM memiliki keyakinan bahwa Polda DIY akan sangat cermat dan hati-hati untuk memberikan bantuan kepada ORI DIY dalam menghadirkan Rektor UGM secara paksa.

Ditambahkan Iva, Rektor UGM tidak pernah menolak untuk hadir dan memenuhi panggilan tersebut, serta tidak ada dasar hukum yang kuat untuk meminta Rektor hadir memenuhi panggilan tersebut.

"UGM kooperatif dan siap memberikan keterangan terkait dengan dugaan malaadministrasi pada kasus tersebut, tetapi pada 19 Desember 2018, permintaan kehadiran tidak dapat ditemui karena bertepatan dengan Dies Natalis UGM, sehingga jadwal pertemuan diulang pada 2 Januari pukul 10.00 WIB," lanjut Iva.

Saat staf ORI datang ke UGM pada 31 Desember, Iva mengatakan saat itu Rektor UGM sedang menerima penyerahan dan diskusi hasil rekomendasi dari Komite Etik.

"Pada 2 Januari Rektor UGM tidak dapat hadir di ORI DIY karena ada agenda rapat dengan Wakil Rektor dan Pimpinan lain. Pada pukul 10.38 WIB, staf ORI DIY menyampaikan melalui pesan bahwa sesuai dengan petunjuk ORI di Jakarta, ORI DIY tidak melakukan pertemuan dengan Rektor di UGM," ucapnya.

Sebelumnya, ORI DIY melayangkan surat pemanggilan yang pertama kepada Rektor UGM pada Rabu (2/1/2019) terkait dengan proses investigasi yang telah dilakukan ORI DIY atas dugaan malaadministrasi dalam penanganan kasus dugaan pelecehan seksual di lokasi KKN yang melibatkan dua mahasiswa UGM.

"Jika Rektor UGM tidak hadir setelah dikirimkan tiga kali surat pemanggilan, maka ORI DIY akan memanggil paksa dan bekerja sama dengan kepolisian sesuai pasal 31 UU No.37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia," kata Ketua ORI DIY Budhi Masthuri, Rabu (2/1/2019) di Kantor ORI DIY.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.