Bantuan PKH Terancam Ditangguhkan karena Judol, Begini Cara Sanggahnya

Harianjogja.com, JOGJA—Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang terindikasi terlibat judi online (judol) berisiko mengalami penangguhan pencairan bantuan. Namun, status terindikasi tidak serta-merta membuktikan seseorang melakukan aktivitas perjudian daring.

Penerima PKH yang merasa tidak pernah bermain judi online dapat mengajukan sanggahan atau klarifikasi. Langkah ini penting untuk meminta pemeriksaan terhadap data yang menyebabkan penerima bantuan masuk dalam daftar terindikasi judol.

Data penerima PKH yang terindikasi judol disebut bersumber dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Jika tidak memberikan klarifikasi, rekening atau status kepesertaan penerima bantuan berpotensi dibekukan maupun dicoret dari daftar penerima manfaat.

Karena itu, masyarakat yang merasa tidak terlibat perlu mengetahui prosedur pengajuan sanggahan agar hak atas bantuan sosial dapat diperiksa kembali.

Cara mengajukan sanggahan PKH terindikasi judol

Penerima PKH dapat menyampaikan sanggahan melalui kantor desa, kelurahan, atau dinas sosial sesuai domisili. Proses klarifikasi dilakukan dengan bantuan petugas atau pendamping sosial.

Berikut tahapan pengajuan sanggahan sebagaimana dirangkum dari informasi yang tersedia:

1. Datangi kantor desa, kelurahan, atau dinas sosial sesuai domisili.

2. Sampaikan kepada petugas atau pendamping sosial bahwa Anda ingin mengajukan sanggahan atas status terindikasi judi online.

3. Isi data diri berupa nama, nomor induk kependudukan (NIK), dan alamat untuk pembuatan berita acara klarifikasi. Setelah selesai, tandatangani dokumen tersebut.

4. Petugas terkait akan mengunggah berita acara yang telah ditandatangani ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).

5. Dinas sosial kabupaten atau kota melakukan proses verifikasi.

6. Dinas sosial menerbitkan surat pernyataan yang kemudian diunggah ke SIKS-NG.

7. Kementerian Sosial melakukan pemeriksaan dan memberikan keputusan atas sanggahan tersebut.

Dengan demikian, pengajuan sanggahan tidak langsung membuat bantuan kembali cair. Permohonan harus melalui pemeriksaan dan persetujuan pihak berwenang.

Penerima PKH juga perlu menyiapkan dokumen identitas untuk mendukung proses klarifikasi. Dokumen yang disebut sebagai persyaratan umum antara lain KTP, kartu keluarga (KK), serta buku rekening atau informasi akun dompet digital (e-wallet) yang digunakan untuk menerima bantuan.

Cara menyanggah rekening PKH yang terindikasi judol

Selain status penerima bantuan, rekening atau akun pembayaran yang digunakan untuk menerima PKH juga dapat terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online.

Dalam kondisi tersebut, penerima bantuan dapat mendatangi kantor desa, kelurahan, atau dinas sosial untuk meminta konfirmasi. Berikut tahapan yang disebut perlu dilakukan:

1. Datangi kantor desa, kelurahan, atau dinas sosial sesuai domisili.

2. Sampaikan kepada petugas bahwa Anda ingin mengklarifikasi rekening yang terindikasi terkait judi online.

3. Jika rekening terbukti digunakan untuk aktivitas judol, rekening tersebut disebut harus ditutup.

4. Buat surat pernyataan bermeterai yang memuat nama, NIK, nomor KK, alamat, serta nomor rekening yang telah ditutup. Surat tersebut juga berisi pernyataan tidak melakukan aktivitas judi online.

5. Serahkan surat pernyataan dan bukti penutupan rekening kepada petugas.

6. Petugas akan mengunggah dokumen tersebut ke SIKS-NG.

Penerima bantuan perlu memastikan bahwa prosedur penutupan rekening memang sesuai dengan hasil pemeriksaan dan arahan petugas berwenang. Jangan menutup rekening hanya berdasarkan informasi yang belum dikonfirmasi.

Waspadai penyalahgunaan data untuk transaksi judol

Seseorang bisa saja merasa tidak pernah bermain judi online, tetapi rekening atau identitasnya justru terindikasi berkaitan dengan aktivitas tersebut. Salah satu kemungkinan yang perlu diwaspadai adalah penyalahgunaan data oleh pihak lain.

Modus yang disebut dalam informasi terkait antara lain pemanfaatan QRIS untuk menyamarkan transaksi judi online. Karena itu, masyarakat perlu berhati-hati saat melakukan pembayaran menggunakan kode QR dan memastikan transaksi dilakukan kepada pihak yang benar.

Jangan sembarangan memberikan data pribadi, informasi rekening, maupun akses akun pembayaran kepada orang lain. Langkah tersebut penting untuk mengurangi risiko penyalahgunaan identitas dan rekening.

Sementara itu, bagi penerima bantuan yang memang terlibat dalam perjudian daring, aktivitas tersebut perlu dihentikan. Selain berisiko membuat bantuan sosial ditangguhkan, pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana terkait perjudian juga dapat menghadapi konsekuensi hukum berupa pidana dan denda sesuai ketentuan yang berlaku.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.