KPK Periksa Bos Tempo Scan Group Terkait Dugaan Pemberian di Imipas
KPK memeriksa Presiden Komisaris Tempo Scan Group Handojo Selamet Muljadi terkait dugaan pemberian kepada oknum di Imipas.
Sepasang pria kembar terlihat dalam festival kembar internasional Mojiang ke-19 di Wilayah Otonom Etnis Hani Mojiang di Provinsi Yunnan, China barat daya, pada 1 Mei 2025. (ANTARA/Xinhua/Chen Xinbo)
Harianjogja.com, JAKARTA—Sekitar 1.000 lebih pasangan kembar dari seluruh dunia mengikuti parade selama gelaran festival kembar di China.
Event tersebut digelar di Wilayah Otonom Etnis Hani Mojiang di Provinsi Yunnan, China barat daya, pada Kamis (1/5/2025).
Berikut sebagian foto yang menggambarkan kemeriahan selama Festival Kembar di China 2025.

Sepasang perempuan kembar terlihat dalam festival kembar internasional Mojiang ke-19 di Wilayah Otonom Etnis Hani Mojiang di Provinsi Yunnan, China barat daya, pada 1 Mei 2025. (ANTARA/Xinhua/Chen Xinbo)

Sepasang pria kembar asal Chad terlihat dalam festival kembar internasional Mojiang ke-19 di Wilayah Otonom Etnis Hani Mojiang di Provinsi Yunnan, China barat daya, pada 1 Mei 2025. (ANTARA/Xinhua/Chen Xinbo)

Sepasang perempuan kembar asal Sri Lanka terlihat dalam festival kembar internasional Mojiang ke-19 di Wilayah Otonom Etnis Hani Mojiang di Provinsi Yunnan, China barat daya, pada 1 Mei 2025. (ANTARA/Xinhua/Chen Xinbo)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK memeriksa Presiden Komisaris Tempo Scan Group Handojo Selamet Muljadi terkait dugaan pemberian kepada oknum di Imipas.
Status manajer Kopdes Merah Putih diperdebatkan. Agrinas menyebut pegawai BUMN dengan PKWT 2 tahun, sementara Dony Oskaria membantah.
Harga emas perhiasan hari ini, Kamis 24 September 2026, stagnan. Harga 24 karat di Lakuemas Rp2,253 juta per gram.
Prakiraan cuaca hari ini dari BMKG menunjukkan hujan ringan di sejumlah wilayah Indonesia, disertai potensi kabut, petir, dan awan tebal.
Wacana kuliah gratis perlu mempertimbangkan perbedaan pengelolaan PTN Satker, BLU dan PTN-BH serta kemampuan fiskal negara.
Amran Sulaiman menegaskan beras ilegal harus diberantas karena merugikan 115 juta petani dan berpotensi mengganggu swasembada pangan.