Pemerintah Dinilai akan Sangat Diuntungkan dengan Unifikasi Data

Harianjogja.com, JOGJA–Peran unifikasi data bagi pemerintah menjadi salah satu topik utama dalam diskusi internal bulanan yang dilaksanakan oleh Volantis Technology pada akhir pekan lalu di Yogyakarta.

CEO Volantis Technology, Bachtiar Rifai, memberikan pandangan soal pentingnya unifikasi data bagi sistem birokrasi pemerintah, yang dinilai akan menguntungkan baik masyarakat maupun birokrat.

Sebagai informasi, unifikasi data merupakan mekanisme penggabungan data dari berbagai sumber data menjadi sebuah himpunan yang terintegrasi. Sehingga, data bisa dianalisis secara komprehensif dan tidak terpisah-pisah.

BACA JUGA: Tiket Digital Masuk Pantai Gunungkidul Segera Dirilis, 2 Tempat Ini Jadi Uji Coba

Menurut Bachtiar, unifikasi data akan membantu masyarakat dalam memprediksi dan mengidentifikasi isu atau permasalahan terkini yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Hal tersebut juga bisa membuat pemerintah lebih tanggap dan solutif dalam mengatasi problematika.

“Misalnya, menganalisis data cuaca dan pola bencana historis dapat membantu memprediksi kemungkinan bencana alam dan memungkinkan tindakan proaktif seperti rencana evakuasi, penyiapan pangan, dan mobilisasi sumber daya. Demikian pula menganalisis data kesehatan masyarakat dapat membantu mengidentifikasi potensi wabah dan menginformasikan tindakan pencegahan,” jelas Bachtiar melalui siaran persnya, Rabu (6/3/2024)

Peran proaktif pemerintah akan lebih terlihat jika unifikasi data benar-benar diimplementasikan. Sehingga hal itu bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada para birokrat. Sehingga menurut Bachtiar jika ada kenaikan gaji birokrat, masyarakat pun akan bisa menerimanya karena sebanding dengan yang telah ia berikan melalui layanan berbasis unifikasi data.

BACA JUGA: Platform Digital Mudahkan Milenial dan Gen Z Berinfak dan Sedekah

“Misalnya, platform data terbuka yang didukung oleh unifikasi data dapat menyediakan informasi waktu nyata kepada warga negara tentang proyek infrastruktur, alokasi anggaran, dan metrik kinerja pemerintah. Transparansi ini menumbuhkan kepercayaan dan mendorong keterlibatan warga negara dalam proses pembuatan kebijakan. Persepsi jadi positif, kan? Kalau ada naik gaji, jadi bisa dimengerti oleh warga,” sambung Bachtiar terkait dampak positif unifikasi data terhadap hasil kinerja birokrat.

“Jadi, kalau gaji PNS yang bagus-bagus mau naik tiap tahun, ya, bisa dihitungkan dengan transparan dan masyarakat juga bakal menerima karena persepsinya terhadap kinerja birokrasi dibenahi dulu,” lanjut Bachtiar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.