Kejagung Tegaskan Auditor Kerugian Negara Tak Hanya BPK, Ini Alasannya
Kejagung tegaskan auditor kerugian negara tidak hanya BPK. Simak isi surat edaran terbaru dan penjelasan lengkap terkait Putusan MK 2026.
Foto ilustrasi flexing. - Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Fenomena pejabat yang kerap flexing atau pamer harta secara berlebihan bisa berdampak terhadap kepekaan sosial. Hal ini diutarakan Psikolog Novi Poespita Candra dari Universitas Gadjah Mada.
“Dampak perilaku itu bagi diri mereka sendiri menyebabkan kecanduan jika dilakukan terus menerus dan lupa dengan kepekaan sosial,” kata Novi, ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.
Menurut dia, hal itu memicu pejabat lupa akan mencari kebermaknaan yang lebih dalam bahwa pencapaian tertinggi mereka semestinya bukan dalam materi tapi spiritualitas yaitu melayani masyarakat terpinggirkan.
Fenomena sejumlah pejabat yang kerap memamerkan materinya, kata Novi, bisa jadi bentuk mereka dalam menunjukkan eksistensi dirinya.
“Ada penelitian yang menemukan bahwa manusia yang senang berbelanja dan menunjukkan kekayaannya adalah salah satu cara memunculkan rasa senang dan kepuasan,” tutur dia.
Manusia untuk dapat bahagia membutuhkan empat hormon kebahagiaan yaitu dopamin (pencapaian/pengakuan), oksitosin (rasa cinta/penerimaan), serotonin (kebermaknaan) dan endorphin (kegembiraan).
BACA JUGA: Hasil Survei, Warga Indonesia Ternyata Lebih Suka Siniar Video
Dalam hal tersebut ada manusia yang dapat mencari cara menjadi bahagia dengan keseimbangan antara capaian, penerimaan, kebermaknaan dan kegembiraan.
Novi menilai bahwa fenomena pejabat yang memamerkan materinya menunjukkan adanya kecenderungan berfokus pada dopamin.
“Ada yang taunya hanya mengejar capaian dan pengakuan saja (dopamin). Nah pejabat yang memamerkan materinya merasa bahwa itu adalah capaiannya yang patut dibanggakan,” jelas dia.
Novi menambahkan menjadi pejabat atau pemimpin sebaiknya menyikapi diri dengan memiliki kapasitas intelektual tinggi. Sehingga dalam berperilaku, pejabat didasarkan oleh nalar etika yang dibangun di prefrontal cortex-nya, bukan nafsu atau emosi yang dibangun oleh limbik system.
“Untuk membangun nalar etika dibutuhkan kompetensi belajar terus menerus, keberpikiran tingkat tinggi sehingga sebelum berperilaku tertentu mereka mampu berpikir dampak bagi masyarakatnya,” ujar dia.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jendral Polisi (purn) Tito Karnavian meminta kepada seluruh pejabat daerah untuk menggunakan pola hidup yang sederhana dan tidak "flexing" atau suka pamer agar mendapatkan kepercayaan masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kejagung tegaskan auditor kerugian negara tidak hanya BPK. Simak isi surat edaran terbaru dan penjelasan lengkap terkait Putusan MK 2026.
IDAI mengingatkan bahaya monkey malaria yang menular lewat nyamuk dari monyet ke manusia dan bisa memicu infeksi berat hingga kematian.
Prabowo menargetkan 30 ribu Kopdes Merah Putih beroperasi pada Juli 2026 untuk memperkuat ekonomi desa di seluruh Indonesia.
Prabowo siapkan satgas deregulasi untuk memangkas izin usaha yang dinilai terlalu lama demi memperkuat investasi di Indonesia.
BKPM menilai surat Kadin China di Indonesia sebagai masukan positif terkait tantangan iklim investasi dan hilirisasi di Indonesia.
Polisi memastikan kasus yang dikira klitih di Pengasih Kulonprogo ternyata duel remaja akibat masalah pribadi yang diduga terkait asmara.