KPK Ungkap Dugaan Dana DSP BNPB Dipakai Beli Saham Rp30,98 Miliar
KPK menduga dana pengadaan BNPB yang bersumber dari DSP mengalir ke perusahaan terafiliasi Bima Setiawan dan digunakan membeli saham senilai Rp30,98 miliar.
Kriss Hatta. (Detik.com)
Harianjogja.com, JAKARTA--Presenter sekaligus aktor Kriss Hatta kembali jalani sidang kasus pemalsuan dokumen pernikahan, Senin(18/6/2019). Dalam persidangan, ia dituntut empat tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Mendengar tuntutan JPU, pria 30 tahun tersebut tentu tak terima. Apalagi menurut Kriss, dirinya benar menikah dengan Hilda, dan bukan sengaja membuat buku nikah palsu di Pasar Senen.
"Di periode 2015 dan 2017 itu kan memang ada kode yamg dinamakan kode korporasi. Nah itu bentuk angka, tapi di bawah itu kodenya terdaftar di Kementerian Agama ini bukan semata saya buat di Pasar Senen atau gimana. Lalu saya foto, taro foto saya berdua sama dia.. Bukan seperti itu," jelas Kriss Hatta usai sidang di Pengadilan Agama Bekasi, dilansir Okezone, Senin (17/6/2019).
Kriss Hatta menambahkan bahwa sebenarnya ia sudah menang mutlak di Pengadilan Agama Bekasi serta Pengadilan Tinggi Bandung. Bahkan ia juga mengatakan bahwa pihak Hilda sudah melanggar surat ddaran Mahkamah Agung dan Jaksa Agung.
"Perdata saya sudah menang di PA Bekasi dan di PT Bandung, saya sudah menang mutlak, pembatalan pernikahan ditolak. Jadi perkawinan sempat terjadi. Di dalam perkara perdata tidak ditemukan letak kepalsuannya, kecuali di PA Bekasi ditemukan letak kepalsuan, berarti saya dituntut pidana, dan ini sudah melanggar surat edaran Mahkamah Agung dan Jaksa Agung tahun 2013," tegasnya.
"Jadi tuntutan saya sudah melanggar surat edaran MA dan yang cukup unik, penyidik saja itu diperiksa oleh PN Bekasi ini sudah cacat hukum dari awal, harusnya tidak ada penuntutan atau sebagainya kita lihat saja vonisnya bagaimana, biar kita lihat bareng-bareng nanti kita buktikan di nota pembelaan," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone/Solopos.com
KPK menduga dana pengadaan BNPB yang bersumber dari DSP mengalir ke perusahaan terafiliasi Bima Setiawan dan digunakan membeli saham senilai Rp30,98 miliar.
Agrinas Palma Nusantara menggandeng Smart Batik Indonesia di Sleman untuk mengembangkan batik berbahan turunan kelapa sawit yang lebih ramah lingkungan.
Pemerintah menyiapkan insentif 2027 berupa magang nasional 150.000 peserta, pelatihan vokasi, PPh DTP pekerja, dan fasilitas perumahan.
DPRD Bantul bersama Disdikpora dan BKPSDM mengkaji ulang penempatan guru. Pendataan kebutuhan tenaga pendidik direncanakan mulai tahun depan.
Bahlil Lahadalia mengkaji penambahan kuota Pertalite pada akhir Oktober 2026 menyusul lonjakan konsumsi akibat peralihan dari BBM nonsubsidi.
Gerakan Pangan Murah Bantul menjual beras premium Rp14.000 per kg dan telur Rp22.000 per kg untuk membantu menjaga daya beli masyarakat.