BPOM Sebut 31 Ribu Sumber Daya Hayati Berpotensi Jadi Produk Kesehatan

Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebut sekitar 31 ribu sumber daya hayati Indonesia berpotensi dikembangkan menjadi produk kesehatan berbasis alam. Potensi tersebut dinilai perlu diikuti hilirisasi riset agar hasil penelitian tidak berhenti di tingkat pengetahuan, tetapi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pengembangan produk kesehatan berbasis bahan alam harus tetap berlandaskan ilmu pengetahuan. Selain itu, aspek standar keamanan, bukti manfaat, serta mutu juga harus menjadi perhatian.

Untuk mendorong proses tersebut, BPOM menghadirkan Bersinergi dalam Riset Inovatif, Berdaya Saing Global, dan Ekspansi Pasar (BRIDGE). Platform ini mempertemukan hasil riset para peneliti dengan pelaku usaha untuk mendorong pengembangan inovasi menjadi produk yang memenuhi standar.

“Pemanfaatan bahan alam harus menjadi kekuatan kesehatan sekaligus kekuatan ekonomi nasional. Produk kesehatan berbasis bahan alam tidak cukup hanya dikenal secara turun-temurun, tetapi harus memiliki bahan baku yang jelas, diproduksi dengan baik, memenuhi standar mutu, aman digunakan, dan memiliki bukti manfaat sesuai klaimnya,” katanya di Jakarta, Selasa.

BPOM Tekankan Keamanan dan Bukti Manfaat

Taruna menjelaskan pengembangan produk kesehatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan masyarakat tetap sehat, produktif, dan mampu berkontribusi. Menurut dia, pembangunan kesehatan tidak cukup hanya berfokus pada pengobatan ketika seseorang sakit.

Upaya kesehatan juga perlu mencakup promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, hingga pemulihan yang dilakukan secara terpadu.

Karena itu, BPOM memastikan berbagai produk yang berada dalam pengawasannya memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu. Produk tersebut meliputi obat, obat berbahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, serta produk lain yang menjadi bagian dari pengawasan BPOM.

Pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai sebelum produk beredar hingga setelah produk digunakan oleh masyarakat.

“Prinsipnya sederhana, masyarakat berhak memperoleh produk yang aman dan bermutu. Karena itu, tugas BPOM tidak berhenti pada pemberian izin edar, tetapi juga mencakup pengawasan proses produksi, peredaran, serta produk yang sudah berada di pasar,” tambahnya.

Kolaborasi Jadi Kunci Hilirisasi Riset

Taruna mengatakan tantangan pembangunan kesehatan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, industri, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat kesehatan masyarakat sekaligus mendorong pengembangan inovasi kesehatan berbasis bahan alam.

“Kolaborasi harus menghasilkan langkah nyata, bukan hanya berhenti pada diskusi. BPOM siap mengawal inovasi agar berkembang secara cepat namun tetap cermat, memenuhi standar, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Taruna.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) Yohanes Handojo Budhisedjati mengatakan kesehatan masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun bangsa yang kuat.

“Membangun Indonesia yang maju harus dimulai dari rakyat yang sehat. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan para ahli menjadi kunci agar bangsa Indonesia mampu memiliki ketahanan kesehatan yang kuat dan mandiri,” kata Yohanes.

Dia berharap kegiatan Coffee Morning-Dialog Kebangsaan bertema “Rakyat Sehat, Negara Kuat” dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan masyarakat yang sehat.

Sinergi lintas sektor yang kuat juga diharapkan dapat mendorong kemandirian kesehatan nasional sehingga mendukung terwujudnya Indonesia yang lebih tangguh.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara