KPK Periksa Nusron Wahid 5 Jam, Dalami Dugaan Setoran di Kementerian ATR BPN
KPK mendalami dugaan setoran rutin dan penerimaan uang oleh orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam pemeriksaan selama lima jam.
Agnes Monica seusai ketemu Presiden Jokiw, di Istana, Jumat (11/1/2019)./ Antara
Harianjogja.com, JAKARTA-- Pernyataan kontroversial Agnez Mo belakangan ini menuai kritik bahkan dari kalangan akademisi.
Pernyataan penyanyi Agnez Mo dalam wawancara di Build Series by Yahoo! yang mengaku tidak memiliki darah Indonesia memicu perdebatan berbagai pihak. Salah satunya mempertanyakan status kewarganegaraannya.
Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi untuk mengecek status kewarganegaraan Agnez Mo.
"Ungkapan wawancara Agnez Mo bahwa ia tidak ada kaitan dengan Indonesia kecuali lahir, perlu dilakukan pengecekan status kewarganegaraannya," ujar Hikmahanto dalam keterangan tertulis, Selasa (26/11/2019).
Menurutnya, berdasarkan Undang-undang Kewarganegaraan, Indonesia merupakan negara penganut penentuan kewarganegaraan didasarkan pada keturunan orang tua atau ius sanguinis.
"Bila Agnez Mo memiliki kewarganegaraan Indonesia maka perlu dipertanyakan dari mana kewarganegaraan Indonesia tersebut didapat. Bila orang tua Agnez Mo bukan warga negara Indonesia bila Agnez Mo berkewarganegaraan Indonesia maka kewarganageraan Agnez Mo besar kemingkinan diperoleh secara tidak sah," ucap Hikmahanto.
Atas pertimbangan itu, Hikmahanto merasa Ditjen Imigrasi perlu mengecek status visa Agnez Mo.
"Bila ternyata Agnez Mo berkewarganegaraan asing maka Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi harus melakukan pengecekan atas visa yang dimiliki oleh Agnes Mo," ucapnya.
Hikmahanto juga berpendapat jika visa yang dimiliki Agnez Mo bukan visa kerja artinya selama ini telah melakukan pelanggaran atas Undang-undang keimigrasian saat menerima honor sebagai entertainer atau artis.
"Pendalaman oleh Ditjen Imigrasi atas status kewarganegaraan Agnez Mo perlu dilakukan untuk menentukan apakah Agnez Mo perlu dimasukkan ke dalam daftar tangkal untuk masuk ke Indonesia bila saat sekarang ia berada di luar negeri," ujar Hikmahanto.
Jika Agnez Mo masuk dalam daftar tangkal maka dia tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia sampai namanya dicabut dalam daftar tersebut.
Sebelumnya, melalui video berjudul "After Growing Up In Indonesia, Agnez Mo Is All About Inclusivity" yang diunggah ke kanal YouTube BUILD Series, Jumat (22/11/2019), Agnez menjawab beberapa pertanyaan dari Kevan Kenney tentang keberagaman di Indonesia.
Penyanyi kelahiran 1 Juli 1986 ini menjelaskan bahwa Indonesia memiliki sekitar 18 ribu pulau yang masing-masingnya memiliki beragam budaya dan musik. Agnez juga menyebutkan dirinya memperjuangkan inklusivitas budaya.
Lalu Kevan Kenney menyinggung, "Kamu terlihat berbeda dengan orang kebanyakan di sekitarmu (Indonesia)".
Agnez menjawab, "Ya, karena saya sebenarnya tidak punya darah Indonesia sama sekali. Saya sebenarnya campuran Jerman, Jepang dan Chinese. Saya hanya lahir di Indonesia. Saya juga Kristen, di Indonesia mayoritas adalah Muslim".
"Saya tidak bilang saya merasa tidak berasal dari sana. Saya merasa diterima tapi saya merasa tidak seperti yang lain," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
KPK mendalami dugaan setoran rutin dan penerimaan uang oleh orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam pemeriksaan selama lima jam.
KA Manahan mulai berhenti di Stasiun Wates pada 1 Desember 2026. Kereta tujuan Gambir ini berangkat pukul 11.26 WIB.
Polisi mengungkap 15 WNI diberangkatkan ke Rusia untuk menjadi tentara bayaran. Korban berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan.
Kemenhaj melibatkan ASN lintas agama dalam pelayanan haji, terutama di daerah mayoritas non-Muslim untuk memperkuat toleransi.
Pelanggan seluler aktif turun menjadi 297,19 juta pada kuartal III/2026. Komdigi mencatat ARPU operator naik menjadi Rp46.000.
Sebanyak 3.325 PPPK paruh waktu di Bantul menunggu kepastian alih status menjadi penuh waktu yang direncanakan mulai 1 Januari 2027.