Kasus Korupsi ATR/BPN, KPK Periksa Dua Dirjen sebagai Saksi
KPK mendalami kewenangan penerbitan HGB dan HGU saat memeriksa dua Dirjen ATR/BPN dalam penyidikan dugaan korupsi.
Sajad Ukra dalam jumpa pers di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2017). /Suara.com-Ismail
Harianjogja.com, JAKARTA-- Mantan suami Nikita Mirzani, Sajad Ukra diwakili kuasa hukumnya, Elza Syarief membantah sempat berniat menculik atau merebut hak asuh A, anak dari pernikahannya dengan Nikita Mirzani.
"Nggak bener, Sajad cuma pengen temu anaknya, nggak mau culik atau rebut hak asuh. Dia kerja dan tinggal di Singapura bukan hal mudah buat dia bawa-bawa anak. Khawatir Niki aja itu," kata Elza Syarief di kantornya kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2019).
Elza mengatakan kalau Sajad Ukra khawatir A tidak mengenal sosok ayahnya. Karena itu, dia ngotot mau bertemu dengan sang buah hati.
"Pokoknya ketakutan Sajad ambil anak itu berlebihan karena dia cuma mau main sama anak. Khawatir anaknya nggak kenal sama bapaknya. Terakhir ketemu masih bayi nggak mungkin inget. Padahal anak kan ada bin siapa, mau ditaro nama siapa kalau bukan ayahnya?" kata Elza.
Berbagai cara sudah dilakukan oleh Sajad Ukra, tapi kedatangannya selalu ditolak Nikita Mirzani. Tak heran apabila lelaki itu memilih menempuh jalur hukum.
"Kita pernah datangi tapi sama ibunya tetap ditolak mentah-mentah. Ya sekarang dia mungkin kita tau aktingnya sudah jadi tersangka jadi boleh liat anaknya. Tapi kan kita nggak tahu sifatnya, karakter dia gimana? Hukum aja suka dia [Nikita Mirzani] langgar," kata Elza Syarief.
Seperti diketahui, Nikita Mirzani dilaporkan Sajad Ukra atas kasus penelantaran anak. Kini kasus itu pun sudah masuk tahap penyidikan di Polda Metro Jaya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
KPK mendalami kewenangan penerbitan HGB dan HGU saat memeriksa dua Dirjen ATR/BPN dalam penyidikan dugaan korupsi.
Pemprov Jawa Barat menawarkan 135 proyek investasi senilai Rp336 triliun melalui WJIS 2026, mencakup pertanian hingga hilirisasi.
Pemkab Gunungkidul mulai memproses perpanjangan kontrak PPPK Penuh Waktu untuk masa kerja lima tahun. Sebanyak 900 PPPK Guru menyusul pada 2027.
Bareskrim telah memeriksa 59 saksi dalam kasus dugaan makar terhadap Prabowo. Empat di antaranya terkait perkara penyadapan ilegal.
Panen raya cabai di Trisik, Kulon Progo, menghasilkan sekitar 34 ton sehari dengan nilai transaksi Rp1,1 miliar dan harga stabil.
Indonesia dan Cina menyepakati proyek hilirisasi batu bara menjadi etanol senilai Rp32,8 triliun dalam rangkaian kerja sama investasi kedua negara.