Revisi UU Hak Cipta, DPR Soroti Eksploitasi Seniman di Platform Digital
DPR mendorong revisi UU Hak Cipta untuk melindungi seniman dari eksploitasi platform digital serta memperkuat transparansi royalti.
Vanessa Angel/Instagram
Harianjogja.com, JAKARTA -- Polisi kembali memulangkan artis Vanessa Angel dan model Avriellya Shaqila terkait kasus prostitusi online. Kedua perempuan cantik itu dibebaskan setelah menjalani pemeriksaan selama 24 jam sejak ditangkap, Sabtu kemarin.
Kepala Subdirektorat Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur Ajun Komisaris Besar Harissandi menyebutkan, alasan polisi tak menahan kedua artis itu karena statusnya masih sebagai saksi.
”Statusnya saksi, jadi kami lepas dalam waktu 24 jam," kata Harissandi seperti dikutip Beritajatim.com, Minggu (6/1/2019).
Dari hasil pemeriksaan itu, polisi akan segera mengumumka status tersangka terkait kasus prostitusi online itu, Senin (7/1/2019) besok.
"Untuk detail kasusnya dan siapa yang berstatus tersangka, besok pagi jam 08.00 Wib akan disampaikan oleh pak Kapolda Jatim,” ujar Harissandi.
Selain Vanessa dan Avriellya, polisi juga membekuk dua manajer dan satu muncikari. Penangkapan itu dilakukan setelah polisi menggerebek sebuah hotel bintang lima Kota Surabaya, Jatim.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : suara.com
DPR mendorong revisi UU Hak Cipta untuk melindungi seniman dari eksploitasi platform digital serta memperkuat transparansi royalti.
BNPB menawarkan operasi modifikasi cuaca di Aceh, Sumatera Utara, dan wilayah Sumatra lainnya untuk mengurangi risiko banjir susulan.
Raffi Ahmad mengaku pernah berkonsultasi dengan KPK pada 2024 soal pekerjaan seni dan menyatakan siap diperiksa terkait kerja sama Rp14,7 miliar.
IPM DIY 2026 mencapai 83,43 atau naik 1,15%. DIY bertahan di peringkat kedua nasional, dengan Kota Jogja mencatat nilai tertinggi.
PBB mendukung pertemuan trilateral China, Rusia, dan AS di Shenzhen yang dijadwalkan membahas isu nuklir, Iran, Ukraina, dan Selat Hormuz.
Polri mengusulkan enam aspek pengendalian penyadapan kepada Komisi III DPR untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam RUU Penyadapan.