RUU Pemilu: Dasco Tegaskan Parliamentary Threshold Belum Jadi Kesepakatan Final
Dasco menyebut ketum parpol belum menentukan parliamentary threshold dalam RUU Pemilu. Gerindra sebelumnya menyatakan setuju PT 5%.
Sisca Dewi./Suara.com
Harianjogja.com, JAKARTA -- Irjen Pol BS membantah telah menikah siri dengan terdakwa penyanyi dangdut Sisca Dewi.
Hal itu diungkap BS dalam sidang kasus pencemaran nama baik, pemerasan, dan perbuatan tidak menyenangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/11/2018). BS di sidang hari ini diperiksa sebagai saksi pelapor.
"Tidak ada pernikahan dengan terdakwa. Kami hanya kenal. Tapi terdakwa justru mengancam dan terus memeras saya," kata BS di persidangan.
BS mengaku begitu keberatan dengan pengakuan Sisca di media sosial soal pernikahan siri tersebut. Karenanya dia melaporkan Sisca ke polisi.
"Padahal tidak ada [pernikahan]," ujarnya.
Selepas BS memberikan keterangan, Hakim Ketua Riyadi Sunindyo Florentina kemudian bertanya kepada Sisca apakah ada yang ingin dibantah atau tidak.
Sambil berurai air mata, Sisca ngotot bahwa pernikahan siri itu ada. Dia juga mengungkap BS pernah datang ke Madiun menemui keluarga besarnya saat Hari Raya Idul Fitri 2016.
"Jadi kalau dibilang nggak ada nikah siri, itu bohong yang mulia," kata Sisca sambil menangis.
Sisca Dewi sendiri sudah ditahan selama tiga bulan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Sementara laporan BS dibuat pada 1 Agustus lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : suara.com
Dasco menyebut ketum parpol belum menentukan parliamentary threshold dalam RUU Pemilu. Gerindra sebelumnya menyatakan setuju PT 5%.
PB PDGI menyebut 95% masyarakat Indonesia rutin sikat gigi, namun kurang dari 3% yang melakukannya di waktu tepat: setelah sarapan dan sebelum tidur.
Ahmad Sahroni mendesak Korlantas Polri evaluasi ujian SIM dan usut sindikat SIM palsu usai Polres Siak menangkap delapan tersangka.
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia sebut kasus korupsi Fahd El Fouz sebagai musibah. Doli Kurnia sebut perbuatan Fahd jadi bahan evaluasi kaderisasi.
Balai Diklat Keuangan (BDK) Yogyakarta menyiapkan berbagai program pembelajaran dan pengembangan kompetensi yang menyasar aparatur pemerintah
DPRD Bantul siap dukung kebutuhan anggaran sarana PSEL guna atasi bom waktu persampahan. Pengolahan sampah ini diproyeksikan capai 1.000 ton per hari.