Kapolri Bentuk Tim Khusus Usut Kasus Penyadapan Ilegal Dilakukan Gerbong Listyo Sigit
Kapolri membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim untuk mendalami dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi Polri.
Patah hati ilustrasi/ist-Planet Science
Harianjogja.com, JAKARTA—Setelah putus cinta biasanya hati gundah gulana. Lalu tanpa terkendali menghubungi mantan pasangan. Padahal sebaiknya hal itu tidak dilakukan.
Menurut psikoterapis dari New York Rachel Sussman dan psikolog asal New York, Guy Winch orang yang diputus seharusnya menjadi yang menentukan kapan ingin memulai kontak dengan mantannya.
"Orang yang patah hati setelah beberapa waktu, berhak untuk bilang, ‘Bisakah kita bicara? Bisakah kita membahas ini lagi?\'”Kata Sussman belum lama ini seperti dilansir Time.
Tetapi, mereka harus mengambil waktu sebelum mencoba menjadi teman, jika mereka mengambil langkah itu.
Biarkan setidaknya tiga bulan berlalu sebelum memulai pertemanan apa pun, kata Winch. Kebanyakan orang yang mengikuti aturan ini memilih untuk tidak menghubungi kembali.
Jika Anda adalah orang yang mengakhiri hubungan, Winch menyarankan Anda mempersiapkan diri untuk kemungkinan itu dan memberikan mantan Anda ruang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kapolri membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim untuk mendalami dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi Polri.
Sebanyak 219 orang ditahan dalam aksi protes di Prancis pada Sabtu (14/11/2026). Demonstrasi diikuti sekitar 106.000 orang di 137 lokasi.
Prabowo menegaskan komitmen Indonesia menangani karhutla di KTT ASEAN. Sebanyak 104 perusahaan tengah diselidiki kepolisian.
Kemendagri menyebut KKT II 2026 di Mimika menjadi ruang konsolidasi nasional untuk memperkuat kebinekaan, persaudaraan, dan toleransi.
Golkar menyebut delapan tokoh potensial pengganti Gibran sebagai wapres, mulai Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, hingga Zulkifli Hasan.
AGTI mengingatkan kewajiban dana cadangan pesangon dalam UU No. 27/2026 berpotensi memengaruhi daya saing industri tekstil dan garmen.