MPR Ungkap Alasan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran Ditunda
Sidang pelantikan Wapres pengganti Gibran mundur ke 9 Desember 2026. MPR mengungkap alasan usulan penundaan dari Prabowo.
Demi Barnes dan gaun pengantin rancangannya/Laughing Squid
Harianjogja.com, JOGJA—Muncul lagi rancangan unik gaun pengantin. Kali ini bukan terbuat dari tisu atau sayuran, melainkan kertas. Bukan sembarang kertas, perancangnya menggunakan kertas surat perceraian.
Adalah Demi Barnes, perempuan remaja yang merancang gaun pernikahan terbuat dari surat-surat perceraian. Remaja ini merancangnya saat duduk di sekolah desainer, sekira lima tahun lalu.
Anda tentu penasaran berapa banyak surat perceraian yang dibutuhkan Demi untuk gaun rancangannya, bukan? Jawabannya adalah 1.500 lembar surat perceraian.
Seperti dilansir dari laman Daily Mail, belum lama ini, gaun ini dari jauh tak tampan terbuat dari kertas, meski tanpa pernik berkilau. Rancangannya sederhana dan tanpa lengan.
Publik pun semakin heboh ketika Demi mengunggahnya ke laman Facebook pribadi dan mendeskripsikan gaun terbuat dari 1.500 surat perceraian. Sontak saja warganet pun terkejut dan tidak percaya. Gaun ini sekaligus dimaksudkan sebagai karya satir atau sindiran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone
Sidang pelantikan Wapres pengganti Gibran mundur ke 9 Desember 2026. MPR mengungkap alasan usulan penundaan dari Prabowo.
Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo Kamis 19 November 2026 tersedia 10 perjalanan. Simak jam keberangkatan dari kedua stasiun.
Jadwal KRL Solo-Jogja Kamis 19 November 2026 tersedia 12 perjalanan dari Palur. Simak jam keberangkatan di setiap stasiun.
Jadwal KRL Jogja-Solo Kamis 19 November 2026 tersedia dalam 15 perjalanan. Simak jadwal setiap stasiun dan tarif tiket Rp8.000.
Laporan GASA 2026 mencatat WhatsApp menjadi platform yang paling sering digunakan penipu menghubungi masyarakat Indonesia.
Pemkot Jogja membahas rencana pengalihan pengelolaan 1.241 PPPK paruh waktu ke pemerintah pusat yang berpotensi meringankan APBD.