Bukannya Memperkuat, Sejumlah Kebijakan Pemerintah Pusat Justru Dinilai Melemahkan Desa
Undang-Undang (UU) Desa dinilai belum mampu menghantarkan masyarakat desa menjadi sejahtera dan bermartabat.
Ilustrasi hoaks./JIBI
Harianjogja.com, PALANGKARAYA- Budaya literasi dinilai penting ditingkatkan di masyarakat. Tradisi membaca diyakini bisa menjadi penangkal hoaks.
Pengamat sosial kemasyarakatan di Kalimantan Tengah Heru Hidayat menilai budaya membaca dan menulis merupakan salah satu cara yang ampuh untuk menangkal penyebaran berita bohong atau hoaks.
"Budaya literasi sangat penting dengan penyebaran informasi atau berita sesuai dengan fakta. Hal ini akan meminimalkan penyebaran informasi atau berita yang tidak benar di masyarakat," ucap Heru di Palangka Raya, Senin (9/4/2018).
Mantan anggota DPRD Kalteng ini mengatakan setiap orang wajib memiliki kemampuan menganalisa dan memahami setiap informasi maupun berita yang tersebar di tengah masyarakat.
Kemampuan tersebut akan semakin terasah jika masyarakat telah menerapkan budaya membaca dan menulis.
Budaya literasi sangat mendesak untuk dilakukan seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya kaum terpelajar saja tetapi seluruh lapisan masyarakat.
Terlebih dengan maraknya informasi bohong. Ketika budaya membaca dan menulis telah melekat maka setiap orang akan terus mencari kebenaran setiap informasi melalui berbagai sumber secara teliti hingga berita itu bisa dipastikan kebenarannya," katanya.
Selanjutnya Heru mengatakan, selain peningkatan budaya literasi, upaya penanganan dan antisipasi penyebaran berita bohong juga harus dilakukan melalui penerapan hukum yang adil dan merata serta tegas.
"Artinya siapapun yang melanggar dan terlibat dengan hoaks maka harus di proses hukum secara adil tanpa pandang bulu. Ini wajib dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum," katanya.
Selain itu, masyarakat juga dinilai perlu mendapat edukasi atau pembelajaran tentang pentingnya persatuan, kesatuan dan saling percaya serta menjunjung tinggi toleransi agar tak mudah terpecah belah akibat penyebaran berita bohong atau hoaks.
Pernyataan itu diungkapkan dia terkait semakin maraknya penyebaran berita bohong di tengah masyarakat. Terlebih lagi 2018-2019 merupakan tahun politik yang berpotensi tinggi dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab melalui berbagai cara termasuk penyebar hoaks untuk keuntungan pribadi.
"Kami juga mengajak masyarakat tetap menjaga suasana yang aman, tertib dan kondusif. Kemudian bersama-sama juga menjaga persatuan sebagai anak bangsa dalam situasi apapun termasuk dalam menghadapi pemilihan kepada daerah tahun 2018 dan pemilu tahun 2019 nanti," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Undang-Undang (UU) Desa dinilai belum mampu menghantarkan masyarakat desa menjadi sejahtera dan bermartabat.
Prabowo menargetkan 30 ribu Kopdes Merah Putih beroperasi pada Juli 2026 untuk memperkuat ekonomi desa di seluruh Indonesia.
Prabowo siapkan satgas deregulasi untuk memangkas izin usaha yang dinilai terlalu lama demi memperkuat investasi di Indonesia.
BKPM menilai surat Kadin China di Indonesia sebagai masukan positif terkait tantangan iklim investasi dan hilirisasi di Indonesia.
Polisi memastikan kasus yang dikira klitih di Pengasih Kulonprogo ternyata duel remaja akibat masalah pribadi yang diduga terkait asmara.
Presiden Prabowo menyebut masih ada ribuan triliun kekayaan negara yang harus diselamatkan dari praktik pencurian aset nasional.