MPR Ungkap Alasan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran Ditunda
Sidang pelantikan Wapres pengganti Gibran mundur ke 9 Desember 2026. MPR mengungkap alasan usulan penundaan dari Prabowo.
JAKARTA-Perseteruan antara Eyang Subur dan mantan muridnya, Adi Bing Slamet belum menunjukkan arah ke perdamaian. Bahkan kedua belah pihak justru kini membawa perkara tersebut ke ranah hukum.
Pihak Eyang Subur melaporkan Adi dan kawan-kawan atas dasar pencemaran nama baik. Sementara, Adi juga melakukan hal yang sama dengan tuduhan penistaan agama.
Sebelumnya Adi pernah menawarkan damai kepada Eyang Subur dengan berbagai persyaratan, namun pihak Eyang Subur menolaknya.
Kini giliran pihak Eyang Subur menawarkan perdamaian dan tentunya dengan syarat.
"Kami ingin damai, tapi dengan syarat. Simpel aja, kami ingin Adi stop bicara mengenai masalah ini, dan mari kita bicarakan bersama-sama, mudah saja kan," kata Ramdhan Alamsyah, pengacara Eyang Subur di Jakarta, Selasa (7/5).
Menurut Ramdhan, semakin Adi dan teman-temannya berbicara banyak di media maka akan semakin membuat masalah itu menjadi meluas.
"Adi dan kawan-kawan tidak usah bicara lagi di media, karena yang ada justru isu baru yang muncul, tapi diminta bukti konkritnya nggak ada," tegasnya.
Dengan syarat itu, maka tidak dipungkiri pihak Eyang Subur akan terbuka untuk berbicara secara damai untuk menuntaskan masalah. "Ayo, kita berbicara secara baik-baik," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sidang pelantikan Wapres pengganti Gibran mundur ke 9 Desember 2026. MPR mengungkap alasan usulan penundaan dari Prabowo.
Bupati Bantul meminta pengelolaan Pantai Parangtritis dikaji setelah muncul potensi kebocoran PAD dari bus wisata menuju Obelix Sea View.
Dokter spesialis penyakit dalam UMY mengingatkan lansia rutin memeriksa tekanan darah, menjaga pola makan, dan tidak menghentikan obat tanpa konsultasi.
Bloodlines Familia MC mendampingi pegiat seni Gunungkidul melalui bantuan gamelan, desain kostum, rencana sanggar seni, hingga akses pertunjukan.
Sebanyak 27 provinsi telah menetapkan UMP 2027. DIY naik 12,72% menjadi Rp2,725 juta, sementara 11 provinsi belum mengumumkan besaran upah
IGTKI memperjuangkan wajib belajar 13 tahun mulai TK, termasuk batas usia 4-6 tahun, pengaturan rombel, dan kepastian status guru.