Ketua Koperasi BLN Ditangkap, Penghimpunan Dana Ilegal Diusut
Ketua Koperasi BLN diamankan Satgas PASTI terkait dugaan penghimpunan dana ilegal dengan tawaran bunga simpanan hingga 4,17 persen per bulan.
Foto ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Pada April mendatang, Indonesia menyambut Hari Raya Idulfitri. Dengan begitu, banyak pekerja sudah mulai menanti pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri.
THR merupakan pendapatan nonupah yang wajib dibayar oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya jelang Hari Raya Keagamaan.
Merujuk Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.M/2/HK.04.00/III/2023, THR Lebaran wajib diberikan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan dan harus dibayar penuh.
THR diberikan kepada pekerja/buruh yang telah bekerja selama sebulan secara terus menerus atau lebih, baik yang memiliki hubungan kerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, termasuk pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
Lalu, bagaimana cara menghitung THR yang bakal diterima pekerja/buruh?
Pekerja/buruh yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus menerus atau lebih berhak mendapatkan THR sebesar 1 bulan upah.
Pekerja yang memiliki masa kerja selama 1 bulan secara terus menerus tapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional, sesuai dengan perhitungan masa kerja (bulan) dibagi 12 bulan, dikali 1 bulan upah.
Sebagai contoh, pekerja X mendapat upah sebesar Rp4 juta per bulan dan baru bekerja selama 6 bulan. Maka THR yang didapat adalah 6 dibagi 12 lalu dikali Rp4 juta. Dari perhitungan tersebut, pekerja berhak mendapat THR sebesar 2 juta.
Namun, jika perusahaan telah menetapkan besaran nilai THR keagamaan dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja bersama (PKB), atau kebiasaan, lebih besar dari nilai THR yang diatur oleh aturan ini perusahaan membayar sesuai dengan perjanjian tersebut.
BACA JUGA: Begini Rumus Menghitung THR 2023
Untuk pekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 bulan dihitung sebagai berikut:
- Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
- Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja. Untuk pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo memasuki babak baru. Irjen Eko dipecat, sementara Brigjen TK masih diperiksa Polri.
Pembangunan RTH Abu Bakar Ali mencapai 63,16% per 15 November 2026. Proyek senilai Rp5,31 miliar ditarget rampung 22 Desember.
Panja DPR menetapkan perubahan nama RUU Perampasan Aset menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Kejati Jawa Timur menetapkan empat tersangka baru kasus dugaan korupsi KUR Mikro BNI Jember periode 2021-2023 dengan kerugian Rp41,48 miliar.
KPK meminta Kemenbud dan KKP mengevaluasi delapan paket pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar yang diungkap ICW.