DPR Minta Kapolri Buka Fakta Penyadapan Ilegal Listyo Sigit terhadap Prabowo
Komisi III DPR menggelar rapat perdana bersama Kapolri Suyudi untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan kelompok LSP.
Kalina Ocktaranny dengan Vicky Prasetyo. /Ist-Instagram @kalinaocktaranny
Harianjogja.com, JAKARTA--Covid-19 dikabarkan menginfeksi artis sekaligus presenter Vicky Prasetyo.
Kabar kurang menyenangkan itu disampaikan kuasa hukumnya Ramdan Alamsyah, Kamis (7/1/2021).
Lantaran terbukti positif Covid-19, sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Vicky Prasetyo pun ditunda majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga Februari.
Sebab, Vicky juga harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari ke depan.
"Tadi pagi pukul 09.00 WIB, klien kami, terdakwa Vicky Prasetyo diperiksa di klinik Jakarta Timur, hasil dari pemeriksaan terdakwa positif (Covid-19)," kata kuasa hukum Vicky, Ramdan Alamsyah di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (7/1/2020).
Hakim meminta bukti kalau Vicky benar terpapar Covid-19. Ramdan kemudian melakukan video call dengan dokter dan diberikan kepada hakim.
Setelah mendengar penjelasan dokter, hakim menerima alasan ketidakhadiran Vicky dan memutuskan untuk menunda sidang.
"Ketidakhadiran Vicky sudah kami terima dan dipertimbangkan ketiga-tiganya sah beralasan. Karena ini harus dengan hasil lab, kami tidak mau berandai-andai apakah dua tiga hari sembuh. Untuk itu demi semua nyamannya persidangan kami tunda agak lama," kata hakim.
"Bisa karena isolasi 14 hari dan pemulihan sama 14 hari. Untuk itu akan kami mulai lagi hari Kamis tanggal 4 Febuari 2021 pukul 10.00 WIB," sambung hakim sambil mengetuk palu sebanyak satu kali.
Vicky Prasetyo jalani tes swab hari ini sebelum datang ke pengadilan untuk jalani sidang. Tes dilakukan lantaran kekasihnya, Kalina Oktarani, memiliki gejala mirip Covid-19 dan tengah dirawat di rumah sakit.
Tapi Rabu (6/1/2021) kemarin, Vicky memastikan bahwa Kalina negatif sambil perlihatkan surat hasil tes swab dari rumah sakit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Komisi III DPR menggelar rapat perdana bersama Kapolri Suyudi untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan kelompok LSP.
Sufmi Dasco Ahmad merespons dukungan Gerindra untuk menjadi wapres pengganti Gibran dan meminta semua pihak menghormati keputusan Prabowo.
Komisi III DPR menyerap masukan pakar hukum, akademisi, dan masyarakat untuk menyusun RUU Penyadapan yang mengatur kewenangan serta perlindungan privasi.
Indonesia dan Singapura mendukung rencana cadangan minyak bersama ASEAN dengan skema penyimpanan regional dan sistem tiket.
Kementerian PKP memperluas Gentengisasi ke Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan pasokan ratusan ribu genteng dari perajin lokal.
Indonesia siap membantu ASEAN dan PBB meningkatkan kapasitas penjaga perdamaian melalui Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian.