Djakarta Warehouse Project 2019 Tetap Digelar Meski Ditentang Ormas

Harianjogja.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta tetap mengizinkan konser musik Djakarta Warehouse Projetcs, meski perhelatan tersebut ditolak organisasi masyarakat (ormas) yang membawa-bawa nama pribumi.

Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Aleberto Ali menyatakan pemerintah mendukung acara berisi aktivitas budaya bagi warga ibu kota dari berbagai kalangan.

“[Konser DWP] sebagai bentuk perayaan kebhinekaan yang dimiliki warga Jakarta. Pada dasarnya kami mendukung segala bentuk aktivitas budaya dan kesenian yang bersifat positif,” kata Alberto seperti dikutip dari akun instagram resmi Pemprov DKI @pemprovdki, Kamis (12/12/2019).

Bukan itu saja, Alberto mengungkapkan pihaknya memiliki tanggung jawab untuk menjaga norma dan budaya yang terkandung dalam acara tersebut.

Dengan mempertimbangkan kritik dan masukan dari masyarakat, Dinas Pariwisata DKI memberikan izin pagelaran dengan sejumlah syarat.

Pertama, Pemprov DKI meminta penyelenggara mengikuti aturan legal formal dan menghormati nilai budaya secara kepatutan. Alberto juga menegaskan larangan penggunaan segala bentuk zat narkotika dan obat-obatan terlarang pada acara tersebut.

“Panitia juga berjanji pada kami dan memastikan kegiatan tersebut bebas dari penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya,” jelas Alberto.

Ketiga, penyelenggara berjanji akan melaksanakan seluruh ketentuan dan persyaratan yang diminta Pemprov DKI. Jika ada peraturan yang dilanggar, Dinas Pariwisata bakal mencabut izin acara tersebut.

Terakhir, Dinas Pariwisata DKI tetap mengundang partisipasi publik untuk bisa beraktivitas di Jakarta dalam sektor budaya dan pariwisata.

“Jika janji dari pihak panitia pelaksana DWP 2019 dilanggar, Pemprov DKI Jakarta akan bertindak tegas termasuk di dalamnya bisa mencabut izin kegiatan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan DWP merupakan acara yang berkontribusi menambah pendapatan asli daerah (PAD) dari penjualan tiket dan sponsor.

“Itu kan hajat akhir tahun di Jakarta. Nanti saya minta komisi C untuk mengawasi laporan keuangannya. Tiket [DWP] gak murah, pendapatannya gede,” kata Pras.

Seperti diketahui, belasan warga yang menamakan diri sebagai Gerakan Pribumi Indonesia menolak acara DWP berlangsung di Jakarta. Mereka menganggap acara tersebut tidak sesuai norma dan budaya. DWP rencananya akan digelar di Jakarta International Expo, Jakarta Utara pada 13 hingga 16 Desember 2019.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia