DKPP Mulai Sidangkan Aduan Etik soal Syarat Pendidikan Gibran, Ini Jadwalnya
DKPP menjadwalkan sidang empat perkara dugaan pelanggaran etik terkait syarat pendidikan Gibran saat pencalonan wapres pada Pilpres 2024.
Ahmad Dhani menyapa massa #2019GantiPresiden melalui video. /Istimewa via Okezone
Harianjogja.com, JAKARTA -- Ahmad Dhani cukup vokal mengkritik pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ketika mulai aktif di panggung politik. Bahkan, pentolan band Dewa 19 itu juga tergabung dalam aktivis gerakan #2019GantiPresiden.
Hal tersebut rupanya berdampak pada nasib Dewa 19. Dhani bilang band yang dibentuk sejak 1986 itu kini banyak kehilangan sponsor.
"Itu kan konsekuensi, ketika artis masuk ke politik memang seperti itu konsekuensinya. Pernah ada perusahaan roti mau sponsorin Dewa, ada Ahmad Dhani-nya. Dia (perusahaan) nggak enak sama Jokowi, sponsorin musuhnya Jokowi, akhirnya sponsor mundur," kata Dhani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (8/10/2018).
Lebih lanjut kata Dhani, saban kali Dewa 19 mendapat tawaran manggung, penyelenggara kini punya perjanjian baru. Dhani dilarang bicara politik di atas panggung.
"EO sekarang mencantumkan perjanjian tidak boleh bicara politik gitu. Kalau dibayar sih nggak papa nggak ngomong politik ya," ujarnya.
Konsekuensi lainnya, lanjut Dhani, penampilannya sulit mendapat izin dari kepolisian.
"Ya ini masih konsekuensinya melawan rezim. Makanya saya sebenernya saat ini hanya melayani Dewa 19, nggak yang lain," kata Dhani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : suara.com
DKPP menjadwalkan sidang empat perkara dugaan pelanggaran etik terkait syarat pendidikan Gibran saat pencalonan wapres pada Pilpres 2024.
Google menutup lebih dari 19.000 kanal YouTube berbahasa Indonesia. Pakar menilai praktik buzzer dan manipulasi opini publik rentan ditindak.
ESDM menyatakan belum memiliki data cadangan emas di Taman Nasional Ujung Kulon. Sebagian perairan sekitarnya masuk dalam WUP, tetapi bukan izin tambang.
DPR mengesahkan UU Perampasan Aset. Aturannya mencakup aset tanpa putusan pidana, pembentukan dua badan baru, hingga batas Rp1 miliar.
Indonesia membawa tiga proyek mangrove dan padang lamun ke COP31. Simak potensi karbon biru, peluang pendanaan, dan tantangan verifikasinya.
Program Gentengisasi diterapkan di rumah subsidi Serang dengan pasokan awal 35.000 genteng tanah liat Jatiwangi berstandar SNI.