MUI Dorong Hukuman Mati dan Perampasan Aset bagi Koruptor
MUI mendorong hukuman mati bagi koruptor berdampak sistemik serta penerapan UU Perampasan Aset untuk memperkuat efek jera.
Foto ilustrasi. /Antara Foto-Irwansyah Putra
Harianjogja.com, SOLO —Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023 sudah dibuka secara resmi pada Rabu (20/9/2023).
Peserta diminta untuk mengunggah sejumlah dokumen sebagai seleksi administrasi. Apabila lolos tahap ini, peserta bisa mengikuti tes SKD dan SKB.
Salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh peserta yakni mengunggah pas foto ber-background merah.
BACA JUGA: Berikut Link Khusus Pembelian dan Pembubuhan E-Meterai untuk Dokumen CPNS 2023
Apabila anda memiliki pas foto namun latas belakang foto bukan berwarna merah, anda bisa mengeditnya. Sehingga anda tidak perlu melakukan pemotretan pas foto yang baru.
Mengedit foto ini juga tidak perlu menggunakan Photoshop yang ribet. Anda cukup membuka google dan mengunggah dokumen yang anda butuhkan.
Berikut cara mengubah background pas foto menjadi warna merah untuk tes CPNS:
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
MUI mendorong hukuman mati bagi koruptor berdampak sistemik serta penerapan UU Perampasan Aset untuk memperkuat efek jera.
Polresta Jogja mendalami dugaan pungli food truck di Alkid, termasuk klaim permintaan jatah makan oleh anggota polisi dan tarif parkir jutaan rupiah.
DPRD Bantul menilai kinerja Perumda Aneka Dharma masih perlu didorong agar kontribusi terhadap PAD dan pengelolaan ITF Bawuran meningkat.
Keraton Yogyakarta menegaskan food truck di Alkid telah mengantongi izin. Dugaan pungutan parkir disebut bukan pungutan resmi Keraton.
Logo Asian Games 2026 Aichi-Nagoya menyimpan makna di balik warna ungu, emas, hijau serta huruf A dan N yang mewakili Asia, Aichi, dan Nagoya.
Ketua DPRD DIY, Nuryadi menyebut kondisi fiskal DIY masih aman hingga akhir 2026 meski pemerintah daerah harus terus menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerint