Daftar Bansos Agustus 2026 untuk Desil 1-4, Ini Rinciannya
Bansos Agustus 2026 diprioritaskan bagi Desil 1-4. Simak daftar PKH, BPNT, PBI-JK, dan ATENSI beserta batas desilnya.
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo selama ini lebih dikenal dengan panggilan Jokowi. Nama panggilan itu melekat semenjak dirinya menjadi Wali Kota Solo beberapa tahun lalu.
Banyak masyarakat yang menduga nama itu disandang Jokowi sejak dirinya masih kecil, dan merupakan nama singkatan dari Joko Widodo.
Melalui akun instagram pribadinya, Jokowi mengungkapkan jika nama itu tidaklah dipakainya sejak kecil, melainkan ketika salah seorang temannya yang berkebangsaan Prancis memanggilnya dengan nama itu.
Di akun instagram Jokowi diunggah video temannya yang bernama Bernard Chene.
"Joko Widodo, dipanggil Jokowi. Dan nama panggilan ini melekat bukanlah dari saya kecil, tapi semenjak mengenal Bernard Chene. Dia kawan saya. Orang Prancis," tulisnya.
Di video tersebut, Chene menjelaskan kenapa dirinya memanggil nama Jokowi karena tradisi di Prancis terbiasa memanggil nama orang dengan nama singkat. Dan baginya nama Joko Widodo terlalu panjang.
Kemudian, dia meminta izin untuk memanggilnya dengan sebutan Jokowi. Dia juga mengaku senang karena sekarang semua orang ikut memanggilnya dengan sebutan Jokowi yang semula hanya di antara mereka berdua saja.
Chene juga menggambarkan Jokowi sebagai sosok yang bisa diandalkan, bisa dipercaya dan sangat pintar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : bisnis.com
Bansos Agustus 2026 diprioritaskan bagi Desil 1-4. Simak daftar PKH, BPNT, PBI-JK, dan ATENSI beserta batas desilnya.
Kementerian PU menyiapkan jalan nasional yang lebih aman bagi pemotor saat Nataru 2026/2027, termasuk perbaikan jalan dan penambahan lampu penerangan.
Disbud Bantul memperluas fasilitasi seni rupa bagi pelukis dan pematung. Tahun depan, program painting on the spot disiapkan.
Foto mantan Wapres Gibran mulai dicopot di kantor Pemkab dan DPRD Gunungkidul sehari setelah pernyataan pengunduran dirinya.
UU Perampasan Aset disahkan DPR. Aturan ini mencakup pidana mati koruptor, pemulihan aset, dan enam jenis tindak pidana lainnya.
KPK kembali memeriksa Sestama BNPB berinisial R terkait dugaan korupsi dana siap pakai untuk penanganan bencana.